Dmarket.web.id – Kriminalitas pemalsuan uang kertas di Indonesia semakin marak terjadi dan kini memasuki babak baru dengan teknologi yang kian canggih. Aksi ini bukan hanya melukai perekonomian, namun juga menimbulkan keresahan sosial. Polisi, Bank Indonesia, dan masyarakat dituntut untuk lebih waspada menghadapi praktik ilegal ini.
Fenomena Pemalsuan Uang Kertas: Ancaman Nyata di Balik Transaksi Harian
Pemalsuan uang kertas bukanlah kejahatan baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Para pelaku yang dulunya menggunakan cara tradisional, kini beralih ke teknik digital dan mesin cetak canggih untuk menghasilkan Pemalsuan Uang Kertas yang hampir menyerupai uang asli.
Menurut data dari Bank Indonesia dan Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2024 saja, telah ditemukan lebih dari 350.000 lembar uang palsu berbagai denominasi yang beredar di masyarakat. Pemalsuan Uang Kertas tersebut paling banyak ditemukan dalam bentuk pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, karena nilai tukarnya tinggi dan lebih sering digunakan dalam transaksi besar.
“Kami melihat adanya tren peningkatan kasus pemalsuan uang berbasis digital printing. Ini membuat Pemalsuan Uang Kertas semakin sulit dibedakan secara kasat mata,” ungkap Kombes Pol Wahyu Widodo dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus.
Modus Operandi: Dari Toko Kelontong hingga Penipuan Digital
Pelaku pemalsuan uang tidak hanya menyebarkannya secara langsung. Mereka sering menyisipkan Pemalsuan Uang Kertas dalam transaksi di toko kecil, warung pinggir jalan, hingga pasar tradisional. Modus lainnya adalah dengan membayar jasa ojek online, parkir, atau bahkan berdonasi di tempat ibadah menggunakan uang palsu, karena transaksi seperti ini jarang diperiksa keasliannya secara menyeluruh.
Beberapa jaringan kriminal besar bahkan menyebarkan uang palsu melalui platform belanja daring. Mereka menjual “uang mainan” atau “uang edukasi” yang sebenarnya bisa digunakan untuk praktik kejahatan, dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai nominalnya. Di tangan para pemalsu, produk seperti ini diubah tampilannya agar menyerupai uang asli.
“Kami temukan pelaku mencetak uang palsu di rumah menggunakan printer khusus dan bahan kertas berkualitas tinggi. Mereka bahkan membeli tinta khusus secara daring dari luar negeri,” ujar AKP Nia Rachma, penyidik kepolisian dari wilayah Jawa Timur.
Dampak Ekonomi: Inflasi dan Kerugian Multisektor
Pemalsuan Uang Kertas, meskipun tidak memiliki nilai intrinsik, dapat menimbulkan efek yang besar terhadap stabilitas ekonomi. Peredaran uang palsu meningkatkan jumlah uang yang beredar secara semu, yang pada akhirnya bisa mendorong inflasi. Selain itu, pelaku usaha kecil menanggung kerugian langsung karena tidak bisa menukarkan uang palsu tersebut ke bank.
“Setiap lembar Pemalsuan Uang Kertas yang diterima masyarakat adalah bentuk kerugian langsung. Dan ini sangat merugikan, terutama bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM,” kata Deputi Gubernur BI, Juda Agung.
Bank Indonesia mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat Pemalsuan Uang Kertas yang tidak tertangani secara cepat bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Ini belum termasuk biaya negara untuk mencetak ulang uang asli, kampanye edukasi, serta operasional aparat penegak hukum dalam pemberantasan.
Celah Hukum dan Hukuman: UU Masih Relevan?
Pemalsuan uang merupakan tindak pidana berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Mata Uang. Pasal 245 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang membuat, mengedarkan, atau memasukkan uang palsu ke wilayah Indonesia dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.
Namun, muncul kekhawatiran bahwa undang-undang yang ada belum cukup menjerakan pelaku, terutama dalam hal distribusi uang palsu secara daring. Maraknya penggunaan media sosial dan platform e-commerce untuk memperjualbelikan uang palsu membutuhkan pendekatan hukum yang lebih mutakhir.
“Kita butuh revisi UU yang lebih progresif. Dunia digital memberi ruang baru bagi kejahatan ini. Penindakan harus adaptif,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. R. Mahendra.
Upaya Penanggulangan: Teknologi Deteksi dan Sosialisasi
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah meningkatkan fitur keamanan pada uang kertas, termasuk penggunaan tinta berubah warna (color shifting), benang pengaman (security thread), dan gambar tersembunyi (latent image). Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri-ciri keaslian uang.
Sosialisasi dilakukan melalui kampanye 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) yang disebarluaskan lewat media cetak dan elektronik. Selain itu, BI juga menggandeng kementerian pendidikan dan organisasi masyarakat untuk memasukkan edukasi keuangan sejak dini.
“Penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara mendeteksi Pemalsuan Uang Kertas. Bukan hanya dengan alat, tapi juga dengan naluri dan pengalaman,” jelas Arif Budiman, Kepala Divisi Pengelolaan Uang Bank Indonesia.
Peran Masyarakat: Waspada, Laporkan, dan Edukasi
Pencegahan Pemalsuan Uang Kertas tidak bisa hanya dibebankan pada polisi atau Bank Indonesia. Peran masyarakat sangat vital, terutama dalam mengenali dan melaporkan Pemalsuan Uang Kertas . Banyak kasus yang berhasil diungkap karena adanya laporan dari warga yang merasa curiga saat menerima uang dalam transaksi.
Kepolisian membuka hotline pengaduan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan berbasis aplikasi. Selain itu, para pelaku usaha diajak untuk rutin menggunakan mesin pendeteksi Pemalsuan Uang Kertas , khususnya pada transaksi bernilai besar.
“Saya pernah menerima uang palsu saat berdagang di pasar. Awalnya tidak curiga, tapi setelah diterawang, ternyata ada perbedaan. Saya laporkan ke polisi, dan ternyata uang itu bagian dari sindikat,” ujar Narti, pedagang sayur di Pasar Cibubur.
Internasional: Pemalsuan Uang sebagai Kejahatan Terorganisir
Fenomena pemalsuan uang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di dunia internasional, pemalsuan mata uang juga menjadi masalah global yang meresahkan. Laporan dari Interpol menyebut bahwa jaringan kriminal transnasional kini mulai menjadikan pemalsuan uang sebagai sumber pendanaan untuk aktivitas ilegal lainnya, seperti narkotika, perdagangan manusia, bahkan terorisme.
Bahkan ditemukan bahwa Pemalsuan Uang Kertas dolar AS yang sangat mirip dengan aslinya beredar di pasar-pasar Asia Tenggara dan diduga diproduksi oleh organisasi di luar negeri dengan peralatan profesional. Indonesia sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka tentu sangat rentan terhadap infiltrasi uang palsu asing.
“Ini bukan hanya soal rupiah. Kita harus siaga terhadap semua bentuk mata uang palsu, karena dampaknya bisa sistemik,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Penanganan Kasus Terkini: Dari Cetak Rumah hingga Penangkapan Sindikat
Dalam dua tahun terakhir, sejumlah kasus besar pemalsuan uang berhasil diungkap. Pada pertengahan 2024, Polda Metro Jaya menggulung sindikat pemalsuan uang di Bekasi yang mencetak uang palsu dengan kualitas tinggi menggunakan printer offset bekas pabrik percetakan. Dalam penggerebekan itu, diamankan lebih dari 2.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan alat cetak senilai miliaran rupiah.
Beberapa minggu setelahnya, Polres Sleman juga menangkap seorang pemuda berusia 21 tahun yang memalsukan uang menggunakan desain grafis dan printer inkjet biasa. Uang tersebut diedarkan melalui jual beli online dengan kedok “uang koleksi”. Dalam proses penyidikan, pelaku mengaku belajar teknik mencetak dari tutorial di YouTube.
“Ini membuktikan bahwa siapa pun bisa jadi pelaku jika tidak diawasi dengan baik. Literasi digital harus sejalan dengan literasi hukum,” ungkap AKBP Deni Firmansyah yang menangani kasus tersebut.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Menangani kejahatan Pemalsuan Uang Kertas tidaklah mudah. Selalu ada tantangan baru seiring berkembangnya teknologi percetakan dan digitalisasi keuangan. Meskipun pemerintah terus meningkatkan fitur keamanan dan penegakan hukum, kejahatan ini akan terus menjadi ancaman laten bagi stabilitas moneter dan sosial.
Namun dengan sinergi antara aparat, bank sentral, pelaku usaha, dan masyarakat luas, harapan untuk menekan angka peredaran uang palsu tetap terbuka lebar. Edukasi yang terus-menerus dan akses informasi yang mudah menjadi senjata paling ampuh untuk memutus rantai peredaran uang palsu.
Penutup
Pemalsuan Uang Kertas adalah wajah lain dari kejahatan ekonomi yang kerap tidak terlihat namun dampaknya nyata. Dari gangguan psikologis masyarakat, kerugian finansial, hingga ancaman pada kestabilan negara, pemalsuan uang menuntut respons serius dan kolektif. Di era digital ini, waspada dan sadar hukum menjadi kunci utama. Sebab sejatinya, satu lembar uang palsu yang lolos ke tangan kita, bisa berarti ribuan kerugian bagi orang lain.
